KPP-APS

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN DASAR

ALIANSI PEMUDA SULA

(APS)

BAB I

NAMA, WAKTU, SIFAT DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

N A M A

Nama Organisasi ini adalah Aliansi Pemuda Sula yang selanjutnya disingkat APS.

PASAL 2

W A K T U

APS ditetapkan dalam Deklarasi Fagudu yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara.

PASAL 3

SIFAT DAN BENTUK

APS adalah organisasi berhimpunnya para Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, dan Kolektifitas Rakyat Sula yang bersifat terbuka.

PASAL 4

TEMPAT KEDUDUKAN

Tempat kedudukan pusat dari APS berada di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

PASAL 5

A Z A S

APS adalah organisasi yang berasaskan Demokrasi Kerakyatan

PASAL 6

T U J U A N

Tujuan APS adalah menghancurkan sistem yang menindas hak-hak rakyat, senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, serta memiliki rasa keterbukaan, persaudaraan yang tinggi untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

BAB III

POKOK-POKOK PERJUANGAN

PASAL 7

1. Menggerakkan dan memimpin perjuangan rakyat Sula.

2. Aktif ikut serta membangun gerakan masyarakat sula dalam memperjuangkan hak-hak hidupnya.

3. Ikut bersolidaritas dengan gerakan-gerakan sosial lainnya untuk pembebasan nasional.

4. Menggantikan sistem pemerintahan yang menindas dengan sistem pemerintahan yang pro terhadap rakyat.

BAB IV

STRUKTUR DAN PRINSIP ORGANISASI

PASAL 8

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi APS :

1. Organ tertinggi pembuat keputusan adalah Kongres.

2. Pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres adalah Komite Pimpinan Pusat.

3. Pelaksana keputusan Komite Pimpinan Pusat adalah Komite Pimpinan Wilayah, Komite Pimpinan Kota, Komite Pimpinan Komisariat dan Sel Kerja

PASAL 9

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

1. Garis massa.

2. Kepeloporan.

3. Sentralisme Demokratik.

BAB VI

K E A N G O T A A N

PASAL 11

K E A N G G O T A A N

Anggota APS adalah :

Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sula, yang bersepakat dengan AD/ART dan Program Perjuangan organisasi.

PASAL 12

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.

BAB VII

DISIPLIN ANGGOTA

PASAL 13

S A N K S I

Sanksi yang diberikan pada setiap anggota, yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta disiplin organisasi, berupa:

1. Teguran lisan.

2. Teguran tertulis.

3. Skorsing dan kehilangan haknya sebagai anggota dan harus tetap menjalankan kewajibannya.

4. Dipecat dari keanggotaan APS.

PASAL 14

PELAKSANAAN SANKSI

Sanksi dilakukan atas dasar penilaian yang benar dan adil melalui forum pengadilan organisasi.

PASAL 15

HAK PEMBELAAN DIRI

1. Anggota yang menerima sanksi berhak melakukan pembelaan diri di depan forum pengadilan organisasi

2. Jika pembelaan diri diterima maka rehabilitasi harus diberikan.

BAB VIII

A T R I B U T

PASAL 16

B E N D E R A

(tentang bendera)

PASAL 17

LAMBANG

(tentang lambang)

PASAL 18

LAGU PERJUANGAN

Hymne APS adalah Darah Juang

BAB IX

KEUANGAN

PASAL 19

Sumber keuangan APS didapat dari :

1. Iuran anggota.

2. Donatur tetap, yaitu; alumni APS yang telah memiliki pekerjaan tetap.

3. Donasi yang tidak keluar dari prinsip organisasi.

4. Kerjasama sosial ekonomi yang tidak mengikat.

5. Badan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi.

PASAL 20

Untuk menjaga keamanan maka dana dapat disimpan di bank atas nama APS.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 21

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.

PASAL 22

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ALIANSI PEMUDA SULA

(APS)

BAB I

ORGANISASI

PASAL 1

KONGRES

1. Kongres adalah pengambil keputusan tertinggi.

2. Kongres dilaksanakan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun sekali.

3. Kongres dihadiri oleh :

1. Peserta penuh, yakni seluruh anggota organisasi yang tergabung dalam APS :

a. Mempunyai hak suara dan bicara.

b. Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

2. Peserta peninjau yang mempunyai hak bicara tanpa hak suara, memilih atau dipilih direkomendasikan oleh Komite Pimpinan Pusat.

4. Tugas-tugas dan wewenangnya:

1. Meminta pertanggung jawaban Komite Pimpinan Pusat yang dipilih pada periode sebelumnya.

2. Memilih dan mengangkat Komite Pimpinan Pusat untuk periode yang akan datang.

3. Membahas dan menganalisis situasi daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

4. Membuat garis besar program perjuangan organisasi.

5. Menetapkan strategi dan taktik organisasi.

6. Melakukan evaluasi terhadap kondisi organisasi.

7. Mengubah dan menetapkan kembali AD/ART Organisasi.

8. Memilih dan menetapkan struktur Komite Pimpian Pusat.

9. Membuat rekomendasi-rekomendasi.

5. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas dasar :

1. Usulan ½ + 1 dari seluruh struktur komite-komite pimpinan, atau

2. Usulan Komite Pimpinan Pusat APS.

PASAL 3

KOMITE PIMPINAN PUSAT

1. Komite Pimpinan Pusat dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh kongres untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

2. Komite Pimpinan Pusat berkedudukan di pusat kegiatan organisasi/sekretariat pusat.

3. Komite Pimpinan Pusat merupakan badan pimpinan tertinggi di bawah Kongres.

4. Komite Pimpinan Pusat sebagai Pimpinan Pusat Harian dan membuat keputusan harian organisasi.

5. Komite Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam Kongres.

6. Tugas dan wewenang :

a. Melaksanakan keputusan Kongres.

b. Mengambil keputusan dan memberikan arahan kepada anggota APS.

c. Menyelenggarakan rapat pleno reguler beserta seluruh anggota Komite Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

d. Membuat laporan secara tertulis hasil kerjanya kepada Kongres.

e. Memproduksi tulisan-tulisan atau terbitan organisasi dan material pendidikan.

f. Apabila terdapat kevakuman dalam struktur Komite Pimpinan Pusat maka Komite Pimpinan Pusat memiliki wewenang untuk menunjuk dan mengangkat anggota untuk menempati struktur di Komite Pimpinan Pusat.

7. Anggota Komite Pimpinan Pusat terdiri dari :

a. Ketua Umum.

b. Sekretaris Jenderal.

c. Departemen Pengembangan Organisasi (DPO)

d. Departemen Persatuan Gerakan (DPG)

e. Departemen Perluasan dan Kontak Massa (DPKM)

f. Departemen Pendidikan dan Bacaaan (DPB)

g. Departemen Keuangan Mandiri (DKM)

h. Departemen Perempuan (DP)

i. Departemen Lingkungan Hidup (DLH)

j. Departemen Kebudayaan (DK)

PASAL 4

STRUKTUR DAN TUGAS KOMITE PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum:

1. Ketua Umum dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.

2. Ketua Umum berkedudukan di pusat kegiatan organisasi/sekretariat pusat.

3. Tugas dan tanggung jawabnya:

a. Kampanye dan Front di Daerah dan Nasional.

b. Bersama Sekretaris Jenderal memastikan jalannya Komite Pimpinan Pusat.

c. Bersama dengan Departemen Persatuan Gerakan merumuskan pekerjaan strategi atas.

d. Bekerja sama dengan Departemen Keuangan Mandiri merumuskan strategi dan taktik penggalian dana.

e. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Bacaan untuk isian dan produksi alat-alat kampanye.

f. Bekerja sama dengan Kordinator Bidang untuk kampanye dan front

g. Bersama dengan departemen perluasan dan kontak massa membaca potensi dan program kampanye dan front di teritori atau organisasi untuk mobilisasi politik di daerah-daerah.

Sekretaris Jenderal:

1. Sekretaris Jendral dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Kongres.

2. Sekretaris Jendral berkedudukan di pusat kegiatan organisasi/sekretariat pusat.

3. Tugas dan tanggung jawabnya:

a. Poros Ideologi dan Politik organisasi.

b. Memimpin dan memastikan jalannya rapat Komite Pimpinan Pusat, serta mekanisme-mekanismenya.

c. Memimpin dan mengkoordinasi kerja – kerja Komite Pimpinan Pusat dan kerja-kerja internal.

d. Menginventarisasi database organisasi.

Departemen Pengembangan Organisasi

1. Ketua dan staf Departemen Pengembangan organisasi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh kongres

2. Departemen Pengembangan organisasi berkedudukan di pusat organisasi

3. Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Bertanggung jawab terhadap distribusi koran organisasi dan materi propaganda

b. Mengontrol dan mengembangkan wilayah kerja organisasi

Departemen Persatuan Gerakan

1. Departemen Persatuan Gerakan berkedudukan dipusat kegiatan organisasi.

2. Koordinator dan Staff Departemen Persatuan Gerakan di pilih, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

3. Tugas dan Tanggung jawabnya :

a. Bersama ketua melakukan kampanye dan front serta pembangunan jaringan.

b. Mencari dan menilai potensi-potensi persatuan sektoral dan multisektoral.

c. Menilai dan merumuskan stategi dan taktik kampanye dan front daerah maupun secara nasional.

Departemen Pendidikan dan Bacaan

1. Koordinator dan Staf Departemen Pendidikan dan Propaganda di pilih, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

2. Departemen Pendidikan dan Propaganda berkedudukan dipusat kegiatan organisasi.

3. Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Merumuskan kurikulum pendidikan.

b. Merumuskan isian propaganda.

c. Membuat program pendidikan.

d. Memastikan produksi dan distribusi alat-alat propaganda.

e. Melakukan pengelolaan terhadap alat dan media propaganda.

f. Bersama Sekretaris Jenderal dan Departemen Pengembangan Organisasi memastikan koresponden dengan daerah-daerah.

Departemen Perluasan dan Kontak Masa

1) Koordinator dan staf Departemen Perluasan dan Kontak Masa dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

2) Departemen Perluasan dan Kontak Masa berkedudukan di pusat organisasi.

3) Tugas-tugas dan tanggung jawabnya :

a. Mengindetifikasi potensi-potensi perluasan.

b. Membuat dan merumuskan program dan strategi taktik perluasan.

c. Mengurusi dan mengontrol serta membangun kontak-kontak di daerah-daerah perluasan.

d. Bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal dan Departemen Persatuan Gerakan dan Departemen Pendidikan dan Bacaan untuk melakukan kampanye serta pembangunan jaringan.

e. Bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal, Departemen Pengembangan Organisasi, dan Departemen Pendidikan dan Bacaan untuk mengolah hasil korespondensi dengan daerah untuk kepentingan perluasan daerah baru.

Departemen Keuangan Mandiri

1. Koordinator dan staf Departemen Keuangan Mandiri dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

2. Departemen Keuangan Mandiri berkedudukan di pusat organisasi.

3. Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Mencari potensi penggalangan dana bekerja sama dengan departemen-departemen yang lain.

b. Memanajemen keuangan organisasi.

c. Membangun badan-badan usaha organisasi.

Departemen Lingkungan Hidup

1. Koordinator Bidang Lingkungan, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

2. Bidang Lingkungan Berkedudukan di pusat organisasi.

3. Tugas dan Tanggung Jawabnya :

a. Melakukan kampanye dan front dengan organisasi-organisasi lingkungan.

b. Membangun Kompartemen-kompartemen lingkungan dalam organisasi.

c. Bekerja sama dengan Departemen Keuangan Mandiri untuk mencari potensi dana di bidang lingkungan.

d. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Bacaan untuk memberikan perspektif ecology secara internal.

Departemen Perempuan

1. Koordinator Bidang Perempuan, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

2. Bidang Perempuan berkedudukan di pusat organisasi.

3. Tugas dan Tanggung jawabnya :

a. Melakukan dan kampanye dan front dengan organisasi-organisasi perempuan.

b. Bekerja sama dengan Dana Keuangan Mandiri untuk Mencari Potensi Dana.

c. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Bacaan untuk memberikan prespektif Feminisme kepada internal organisasi.

Departemen Kebudayaan

1. Koordinator Bidang Kebudayaan, diangkat dan diberhentikan oleh kongres.

2. Bidang Kebudayaan berkedudukan di pusat Organisasi.

3. Tugas dan tanggung jawabnya :

a. Melakukan Kampanye dan Fornt dengan organisasi-organisasi kebudayaan.

b. Bekerja sama dengan Sekretaris Jendral dan Departemen Penyatuan Perjuangan untuk membangun Kompartemen Kebudayaan dalam organisasi.

c. Bekerja sama dengan Departemen Keuangan Mandiri untuk mencari potensi dana.

d. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Bacaan untuk memberikan prespektif kebudayaan revolusioner kepada internal.

PASAL 5

STRUKTUR DAN TUGAS KOMITE PIMPINAN WILAYAH

1. Satu daerah disebut badan wilayah apabila mempunyai struktur minimal di 2 kota.

2. Struktur Komite Pimpinan Wilayah terdiri dari; Ketua, Sekretaris, dan Badan Koordinasi Organisasi.

3. Pengurus Struktur Komite Pimpinan Wilayah dipilih melalui Konferensi Wilayah.

4. Komite Pimpinan Wilayah bertanggung jawab kepada Komite Pimpinan Pusat.

PASAL 6

STRUKTUR DAN TUGAS KOMITE PIMPINAN KOTA

1. Satu daerah disebut badan kota apabila mempunyai struktur minimal di 2 komisariat.

2. Struktur Komite Pimpinan Kota terdiri dari Ketua, sekretaris, mengikuti struktur Komite Pimpinan Pusat.

3. Pengurus Komite Pimpinan Kota dipilih melalui Konferensi Kota.

4. Komite Pimpinan Kota bertanggung jawab kepada Komite Pimpinan Wilayah atau Komite Pimpinan Pusat.

PASAL 7

STRUKTUR DAN TUGAS KOMITE PIMPINAN KOMISARIAT

1. Sebuah komisariat terdiri atas minimal 10 orang anggota.

2. Wilayah kerja Komite Pimpinan Komisariat adalah basis-basis kampus.

3. Struktur Komite Pimpinan Komisariat mengikuti struktur di Komite Pimpinan Pusat.

4. Pengurus Struktur Komite Pimpinan Komisariat dipilih melalui Konferensi Komisariat.

5. Komite Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Komite Pimpinan Kota.

BAB II

KONFERENSI – KONFERENSI

PASAL 8

JENIS – JENIS KONFERENSI

1. Konferensi Wilayah

2. Konferensi Kota

3. Konferensi Komisariat

4. Konferensi Strategi & Taktik

PASAL 9

TUJUAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Konferensi wilayah adalah badan di tingkatan wilayah yang bertujuan untuk merumuskan program, Stratak serta memilih dan menetapkan struktur Komite Pimpinan Wilayah yang dilaksanakan sekurang - kurangnya 2 tahun sekali

2. Konferensi Kota adalah badan di tingkatan kota yang betujuan untuk merumuskan program, Stratak serta memilih dan menetapkan struktur Komite Pimpinan Kota yang dilaksanakan sekurang - kurangnya 2 tahun sekali

3. Konferensi kota adalah badan di tingkatan komisariat yang bertujuan untuk merumuskan program, Stratak serta memilih dan menetapkan struktur Komite Pimpinan Komisariat yang dilaksanakan sekurang - kurangnya 2 tahun sekali

4. Konferensi strategi dan Taktik adalah mekanisme untuk merumuskan program, strategi dan taktik yang selanjutnya menjadi rekomendasi bagi badan pimpinan harian yang melaksanakan konferensi tersebut; konferensi strategi taktik dapat dilaksanakan di seluruh tingkatan organisasi

BAB III

RAPAT-RAPAT

PASAL 10

JENIS – JENIS RAPAT

1. Rapat Pleno

2. Rapat Pimpinan harian

3. Rapat Departemen

4. Rapat antar Departemen

PASAL 11

KOMPOSISI RAPAT

1. Rapat pleno adalah rapat yang di hadiri oleh seluruh anggota di setiap tingkatan

2. Rapat Pimpinan Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, sekertaris, dan departemen dan staff departemen.

3. Rapat departemen adalah rapat yang dihadirin oleh kordinator departemen beserta staf –stafnya.

4. Rapat antar departemen adalah rapat yang dihadiri oleh kordinator dan staf antar departemen.

PASAL 12

TUJUAN dan WAKTU PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat Pleno adalah rapat yang akan membahas tentang program stratak dan keorganisasian dalam 3 (tiga) bulanan, yang dilaksanakan 1,5 (satu setengah) bulan sekali.

2. Rapat Pimpinan Harian (Pusat, Wilayah, kota, dan Komisariat) adalah rapat yang berfungsi untuk membahas perjalanan, pengawalan, pengotrolan dan penajaman arahan serta stratak organisasi yang dilaksanakan 2 (satu) minggu sekali, pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya.

3. Rapat Departemen adalah rapat yang membahas tentang program khusus departemen yang dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali, pada minggu ke dua dan minggu ke empat setiap bulannya.

4. Rapat antar departemen adalah rapat yang membahas program taktik yang menyatukan antar departemen yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

PASAL 13

SYARAT ANGGOTA APS

Syarat – syarat anggota APS adalah Pemuda, Pelajar, Mahasiswa, dan Kolektifitas Rakyat dari Kabupaten Kepulauan Sula yang menyepakati AD/ART, Program, strategi dan taktik organisasi APS.

PASAL 14

HAK-HAK ANGGOTA APS

1. Memperoleh pendidikan politik.

2. Ikut terlibat aktif dalam aktivitas yang diselenggarakan organisasi.

3. Memberikan kritikan dan usulan kepada organisasi.

4. Memperoleh advokasi dari organisasi apabila terdapat kasus yang menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi.

PASAL 15

KEWAJIBAN ANGGOTA APS

1. Menjunjung tinggi AD/ART dan organisasi.

2. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

3. Menjalankan program dan tugas yang diberikan.

4. Membuat laporan kerja secara reguler.

5. Membayar iuran anggota.

6. Berlangganan dan mendistribusikan selebaran/propaganda organisasi.

PASAL 16

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Anggota APS kehilangan status keanggotaan karena:

1. Meninggal dunia

2. Hilang ingatan

3. Dipecat

PASAL 17

PELAKSANAAN SANKSI

1. Sanksi dilakukan atas dasar penilaian yang benar dan adil.

2. Sanksi diberikan kepada anggota oleh Pimpinan Komite kerjanya dan diketahui oleh badan di atasnya kecuali sanksi pemecatan.

3. Rehabilitasi Anggota diberikan oleh badan yang lebih tinggi dari Komite Pimpinan Kerja anggota yang bersangkutan.

4. Sanksi pemecatan dilakukan oleh badan diatas Komite Pimpinan kerjanya.

BAB VI

ATRIBUT

PASAL 18

BENDERA

1. Warna dasar bendera adalah Merah, bermakna keberanian Rakyat Sula dalam melawan segala bentuk penindasan.

2. Lambang Organisasi diletakkan di tengah bendera.

3. Tulisan ALIANSI PEMUDA SULA diletakkan di bawah lambang.

PASAL 19

LAMBANG ORGANISASI

1. Tiga Pulau berwarna coklat dan hijau bermakna Kepulauan Sula terdiri dari 3 pulau besar yaitu Mangoli, Taliabu dan Sulabesi merupakan suatu Kesatuan Wilayah, budaya, dan adat yang dilandasi dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan.

2. Perahu berwarna coklat dan hitam serta tiga buah dayung berwarna hitam putih, bermakna kekuatan Rakyat Sula dijiwai rasa persatuan dan keberanian dalam perjuangan mengarungi bahtera kehidupan.

3. Tali berbentuk lingkaran berwarna merah melambangkan persatuan, bermakna sebagai suatu kekuatan moral bagi masyarakat yang berdomisili di kabupaten Kepulauan Sula yang walaupun berbeda-beda Agama, Adat Istiadat, Suku, namun atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan mereka dapat bersatu dan berjuang bersama-sama membangun negeri ini untuk menggapai masa depan yang lebih baik yang dicita-citakan.

4. Lima gelombang laut berwarna putih dibawah perahu bermakna perjuangan dalam menghadapi 5 (lima) hambatan musuh besar Rakyat, yaitu; Penjajahan Modal Asing, Pemerintahan Boneka Penjajah, Sisa Orde Baru, Tentara dan Milisi Reaksioner, dan Reformis Gadungan.

BAB VII

KEUANGAN

PASAL 20

1. Pengelola dan pemegang keuangan yang berasal dari iuran anggota adalah masing-masing Pimpinan Komite.

2. Pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam rapat-rapat pengurus Pimpinan Komite di tiap tingkatan serta kongres.

3. Setiap individu anggota APS wajib membayar iuran rutin.

4. Donatur tetap bagi alumni APS yang telah memiliki pekerjaan tetap.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN DAN PERALIHAN

PASAL 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam keputusan-keputusan Komite Pumpinan Pusat.

LAMPIRAN. 1

Teks Hymne APS.

"Darah Juang"

Di sini negeri kami

Tempat padi terhampar

Samuderanya kaya raya

Tanah kami subur Tuhan

Di negeri permai ini

Berjuta rakyat bersimbah luka

Anak kurus tak sekolah

Pemuda desa tak kerja

Mereka dirampas haknya

Tergusur dan lapar

Bunda relakan darah juang kami

Tuk’ membebaskan rakyat

Mereka dirampas haknya

Tergusur dan lapar

Bunda relakan darah juang kami

Padamu kami berjanji

AD/ART

APS

ALIANSI PEMUDA SULA

KONGRES I TERNATE

APRIL 24 – 27 2011

Sabtu, 07 Januari 2012